Penulis
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji mendorong agar penetapan besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) didasarkan pada kebutuhan riil penyelenggaraan pendidikan. Menurutnya, penyusunan anggaran seharusnya diawali dengan menghitung biaya pendidikan yang sesungguhnya, kemudian disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara agar kebijakan lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Pendidikan bertajuk Optimalisasi Harga Satuan Pendidikan sebagai Dasar Penetapan Biaya Pendidikan yang Layak dan Berkeadilan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Seminar tersebut diikuti sekitar 200 kepala sekolah, guru, anggota komite sekolah, dan pemerhati pendidikan dari wilayah Jabodetabek.
Sarmuji mengungkapkan hasil kajian Fraksi Golkar yang mengacu pada data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, serta Badan Pusat Statistik. Kajian tersebut menunjukkan bahwa biaya pendidikan seorang siswa mencakup biaya operasional sekolah, biaya pendidik, dan biaya yang masih ditanggung keluarga. Sebagai contoh, kebutuhan biaya pendidikan siswa SD diperkirakan mencapai sekitar Rp18 juta per tahun, sementara dana BOS yang diterima sekolah sebesar Rp900 ribu.
Fraksi Golkar juga menilai skema dana BOS perlu disempurnakan dengan mempertimbangkan karakteristik satuan pendidikan dan kondisi wilayah. Hasil seminar tersebut diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan dan risalah diskusi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan BOS dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada siklus anggaran mendatang.
Sumber antaranews.com
