Nuzran Joher Resmi Disetujui DPR Jadi Ketua Ombudsman RI 2026-2031

Jakarta – Rapat Paripurna DPR menyetujui Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2026-2031. Nuzran menggantikan Hery Susanto yang diberhentikan tidak dengan hormat setelah terseret kasus dugaan korupsi.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan usulan penetapan ketua baru Ombudsman disampaikan Komisi II kepada pimpinan DPR pada 30 Juli 2026. Nama Nuzran kemudian dibahas dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR pada Selasa (18/8/2026).

Dalam rapat paripurna, Dasco meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap penetapan Nuzran sebagai Ketua Ombudsman RI. Para anggota DPR yang hadir kemudian menyatakan setuju.

Sebelumnya, DPR pada 21 Juli 2026 telah menyetujui pengganti antarwaktu (PAW) anggota Ombudsman untuk menggantikan Hery Susanto. Namun, nama anggota PAW yang disetujui tersebut belum disampaikan kepada publik.

Hery Susanto diberhentikan tidak dengan hormat oleh Majelis Etik Ombudsman pada 8 Juni 2026 setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2021-2026. Perkara tersebut kini bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jaksa mendakwa Hery menerima suap senilai total Rp4,85 miliar berupa uang tunai dan rumah dari sejumlah pihak perusahaan tambang. Suap tersebut diduga berkaitan dengan penyusunan laporan hasil pemeriksaan Ombudsman mengenai sejumlah persoalan perizinan dan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

  • Related Posts

    Menhan Salurkan 20 Ton Bantuan Logistik untuk Korban Gempa NTT

    Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyalurkan 20 ton bantuan logistik untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan tersebut dikirim menggunakan pesawat angkut A400M dari Lanud…

    Prabowo Targetkan 30 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi Optimal Akhir 2026

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 30 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi…