Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan mengambil keputusan tingkat II terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/11/2026). Agenda yang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB tersebut menjadi tahap akhir sebelum rancangan aturan itu disahkan menjadi undang-undang.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pembahasan di tingkat panitia kerja (Panja) telah menyelesaikan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Sebelumnya, DPR bersama pemerintah telah menyepakati RUU Perampasan Aset untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. Regulasi ini memuat sejumlah ketentuan penting, mulai dari ruang lingkup perampasan aset, perlindungan hak asasi manusia (HAM), perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, hingga mekanisme pengembalian aset kepada korban.
Selain itu, RUU tersebut mengatur pembagian kewenangan aparat, pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pelacakan, pemblokiran, penyitaan, dan pengelolaan aset hasil tindak pidana.
Menjelang agenda pengesahan, Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, menyoroti belum terbukanya akses publik terhadap draf terbaru RUU tersebut. Ia menilai masyarakat sipil dan akademisi perlu memperoleh kesempatan untuk menelaah substansi aturan, terutama terkait pembuktian, perlindungan hak pihak ketiga, dan pengawasan kewenangan aparat.
Di sisi lain, anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menyebut penyelesaian RUU ini sebagai penantian panjang masyarakat yang telah berlangsung sekitar 18 tahun. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus mendukung pemulihan aset negara dari hasil tindak pidana.
Catatan: Naskah ini menggunakan status berdasarkan informasi sebelum rapat paripurna pada 19 November 2026. Jadi, pengesahan ditulis sebagai agenda yang dijadwalkan, bukan keputusan yang sudah dipastikan terlaksana.
Sumber Kompas.com







