Seorang pengajar sekaligus aktivis, Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub, mengajukan gugatan terhadap ketentuan batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam permohonannya, ia mengusulkan agar batas usia minimal calon pemimpin nasional diturunkan menjadi 19 tahun.
Permohonan uji materiil tersebut menyasar Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perkara ini telah terdaftar di MK dengan Nomor 432/PUU-XXIV/2026 pada Senin (16/11/2026).
Saat ini, ketentuan tersebut mengatur bahwa capres dan cawapres harus berusia minimal 40 tahun atau pernah maupun sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Dalam berkas permohonannya, Tuan Guru Deri menilai kemampuan seseorang dalam memimpin negara tidak hanya ditentukan oleh usia biologis. Menurutnya, kapasitas intelektual, integritas moral, pengalaman, serta kemampuan mengambil keputusan juga perlu menjadi pertimbangan.
Pemohon turut mengusulkan sejumlah kriteria, seperti kejujuran, tanggung jawab, kecerdasan, kemampuan memahami persoalan kenegaraan, serta komitmen terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Melalui petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan ketentuan batas usia minimal 40 tahun bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai turut membuka kesempatan bagi warga negara berusia minimal 19 tahun yang memenuhi kriteria tertentu.
Hingga berita ini disusun, informasi tersebut masih berupa permohonan uji materiil yang diajukan ke MK, bukan keputusan yang telah mengubah ketentuan batas usia capres dan cawapres.
Sumber: CNN Indonesia







