Penulis
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi guna memastikan penyalurannya tepat sasaran. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan langsung di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), termasuk di wilayah Yogyakarta, Sleman, dan Bantul.
Anggota Komite BPH Migas, Harya Adityawarman, menegaskan bahwa SPBU memiliki peran penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan, terutama karena adanya selisih harga yang cukup besar antara BBM subsidi dan non-subsidi. Salah satu praktik yang menjadi sorotan adalah pelansiran, yakni pengisian berulang untuk diperjualbelikan kembali.
Selain itu, ditemukan pula modus penggunaan beberapa barcode oleh satu kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi secara tidak sah. Untuk itu, BPH Migas mendorong pemetaan kendaraan mencurigakan serta pelaporan kepada PT Pertamina Patra Niaga dan pihak terkait, termasuk pemblokiran barcode jika terbukti melanggar.
Anggota Komite BPH Migas lainnya, Fathul Nugroho, menambahkan bahwa pengawasan lapangan menjadi instrumen penting dalam menjaga distribusi tetap adil. Sinergi antara BPH Migas, badan usaha, dan pengelola SPBU juga diperlukan, termasuk menindaklanjuti laporan masyarakat guna menutup celah penyalahgunaan BBM subsidi.
Dikutip dari antaranews.com
admin
