Penulis
PDIP menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena dianggap akan merampas hak demokrasi rakyat. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa masyarakat bisa marah jika hak memilih pemimpinnya diambil oleh elite politik.
Andreas menyebut perubahan sistem pemilihan harus dilakukan dengan hati-hati. Alih-alih menghapus pemilihan langsung, PDIP mendorong perbaikan kualitas sistem tersebut agar demokrasi lebih berkualitas. Ia menekankan prinsip bahwa hak yang telah diberikan kepada rakyat pantang untuk diambil kembali.
Wacana kepala daerah dipilih DPRD kembali mencuat atas usulan Presiden Prabowo Subianto dengan alasan efisiensi anggaran, sehingga dana pilkada bisa dialihkan untuk program sosial, seperti bantuan pendidikan dan pangan. Meskipun isu ini bukan hal baru, PDIP tetap menekankan perlunya fokus memperbaiki sistem pemilihan langsung demi menjaga kepercayaan publik.
Dikutip dari liputan6.com
