Penulis
Putussibau – PT Jasa Raharja Cabang Sintang melalui Penanggung Jawab Samsat Putussibau melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) melalui kunjungan koordinasi ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu pada Kamis (16/7/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh data terbaru armada kendaraan bermotor umum (KBU) yang aktif beroperasi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sekaligus memperkuat koordinasi dengan Dinas Perhubungan sebagai mitra strategis dalam mendukung perlindungan bagi penumpang angkutan umum.
Kepala PT Jasa Raharja Cabang Sintang, Laurensius Ade Suyanto, mengatakan bahwa pembaruan data armada merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan IWKBU serta memastikan kendaraan angkutan umum yang beroperasi telah terdata dengan baik.
“Data armada yang akurat menjadi dasar dalam pelaksanaan program pembinaan kepada pemilik angkutan umum, sekaligus mendukung optimalisasi perlindungan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi umum,” ujarnya.
Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, PT Jasa Raharja memiliki tugas memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan penumpang angkutan umum melalui pengelolaan Dana Iuran Wajib (IW). Iuran tersebut dipungut dari setiap tiket penumpang dan disetorkan oleh pemilik atau pengusaha angkutan umum kepada PT Jasa Raharja.
Setelah memperoleh data armada yang aktif, PT Jasa Raharja akan menindaklanjuti dengan kegiatan door to door (DTD) dan Customer Relationship Management (CRM) kepada para pemilik angkutan umum. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, sekaligus mendorong kepatuhan pemilik kendaraan dalam memenuhi kewajiban pembayaran IWKBU secara tepat waktu.
Melalui sinergi yang terus diperkuat bersama Dinas Perhubungan dan para pelaku usaha angkutan umum, PT Jasa Raharja berkomitmen menghadirkan perlindungan yang optimal bagi masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan administrasi, memperkuat budaya keselamatan berlalu lintas, serta memastikan setiap penumpang angkutan umum memperoleh hak atas perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
