Penulis
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Solo menyampaikan delapan catatan penting terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo 2025. Pandangan umum ini disampaikan juru bicara FPKS, Muhammad Nafi’ Asrori, pada Rapat Paripurna DPRD Selasa, 31 Maret 2026.
FPKS mengapresiasi capaian positif Pemkot Solo, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi terjaga. Namun, fraksi ini menyoroti beberapa isu penting, antara lain: kenaikan Gini Ratio dari 0,380 menjadi 0,398, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp911,16 miliar di bawah target, kontribusi dividen BUMD yang rendah, dan penurunan nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Selain itu, FPKS menyoroti pengelolaan pendapatan BLUD, pendapatan bunga deposito, serta performa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Putri Cempo yang dianggap belum sesuai target. Muhammad Nafi’ menegaskan, pengawasan DPRD bertujuan memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta.
Dikutip dari RRI.co.id
