Penulis
Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan bahwa dana desa tidak dipotong oleh pemerintah pusat.
Ia memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto maupun kementerian terkait tidak pernah mengambil alokasi dana desa. Menurutnya, kebijakan yang dilakukan pemerintah hanya berfokus pada perbaikan tata kelola agar lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Yandri menjelaskan, dana desa kini diarahkan untuk mendukung pembentukan unit usaha seperti Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang berperan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan tengkulak, sekaligus memperkuat distribusi kebutuhan seperti pupuk dan gas.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Koperasi Desa Merah Putih Bubung di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Ia menegaskan bahwa informasi mengenai pemotongan dana desa oleh pemerintah pusat adalah tidak benar.
Menurutnya, penguatan tata kelola dana desa justru dilakukan agar pemanfaatannya lebih terarah, masif, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat desa.
Lebih lanjut, Yandri menyebut program Kopdes Merah Putih sejalan dengan visi pembangunan dari desa yang menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Ia juga mengajak masyarakat desa untuk aktif terlibat dalam pengembangan koperasi, mengingat sebagian besar keuntungan usaha akan kembali kepada anggota dan menjadi sumber pendapatan asli desa.
Sumber antaranews.com
