Penulis
PALANGKARAYA – Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali mencuat, menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Pengamat politik Ahmad Robi Ul’Zikri menilai wacana ini mencerminkan pertarungan kepentingan politik antara dua kubu: elit partai politik di legislatif dan masyarakat sipil, termasuk aktivis demokrasi serta parpol oposisi.
Menurut Robi, pendukung wacana beralasan ongkos Pilkada langsung tinggi dan rawan praktik money politic, namun penolaknya melihat sistem ini sebagai kemunduran demokrasi. Ia menekankan Pilkada langsung adalah hasil besar reformasi yang memberi legitimasi kuat bagi kepala daerah, sementara Pilkada lewat DPRD berpotensi menggeser politik uang dari masyarakat akar rumput ke lingkaran elit legislatif.
Robi juga menyoroti kegagalan partai politik menjalankan fungsi representasi masyarakat. Ia memperingatkan risiko meningkatnya transaksi politik antara calon kepala daerah dan anggota DPRD jika sistem ini diterapkan, meski wacana ini berpotensi direalisasikan karena aturan saat ini memungkinkan dan dukungan partai pro-pemerintah di DPR relatif kuat. Robi menekankan perlunya penguatan peran partai politik agar hak rakyat tidak terabaikan dalam proses pemilihan kepala daerah.
Dikutip dari RRI.co.id
