Penulis
Komisi IX DPR RI mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam merealisasikan rencana penambahan fakultas kedokteran di Indonesia. Upaya mengejar jumlah dokter dinilai tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan maupun akses masyarakat terhadap pendidikan kedokteran.
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menegaskan bahwa pembukaan program studi kedokteran harus disertai kesiapan ekosistem pendidikan yang memadai, mulai dari dosen berkualifikasi, rumah sakit pendidikan, hingga sistem pembinaan klinik sesuai standar nasional. Menurutnya, fakultas kedokteran bukan sekadar dibuka, tetapi membutuhkan investasi besar dan perencanaan matang.
Edy juga menyoroti mahalnya biaya pendidikan kedokteran yang berpotensi memperlebar ketimpangan sosial jika tidak diintervensi negara. Ia mengingatkan, tanpa kebijakan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu, penambahan fakultas kedokteran justru dapat memperkuat kapitalisasi pendidikan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan penambahan fakultas kedokteran dan peningkatan daya tampung mahasiswa guna mengatasi kekurangan lebih dari 100 ribu dokter di Indonesia. Meski rasio dokter nasional mendekati standar minimal, persoalan kekurangan dokter spesialis dan ketimpangan distribusi, terutama di wilayah 3T, masih menjadi tantangan utama.
Dikutip dari RRI.co.id
