Kemenhub Dorong Penguatan Transportasi Massal untuk Tekan Subsidi BBM

Kementerian Perhubungan terus mendorong penguatan sistem transportasi massal perkotaan sebagai langkah strategis untuk menekan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai sekitar Rp300 triliun per tahun. Upaya ini juga dinilai penting untuk mengurangi kemacetan serta menekan tingkat polusi udara di kawasan perkotaan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan tingginya biaya transportasi saat ini menjadi salah satu beban besar bagi masyarakat. Menurutnya, pengeluaran transportasi bahkan dapat menghabiskan 30 hingga 40 persen pendapatan rumah tangga, sementara sektor transportasi menyerap sekitar 90 persen dari total subsidi BBM nasional.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah tengah mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Program ini diharapkan mampu menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan melalui dukungan pendanaan bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain penguatan armada, Kemenhub juga mendorong digitalisasi layanan transportasi melalui berbagai platform pendukung seperti aplikasi Mitra Darat dan sistem buy the service (BTS). Kemenhub juga mengapresiasi penguatan layanan BRT Trans Batam yang kini memiliki 52 armada di lima koridor strategis. Langkah ini dinilai menjadi contoh nyata bagaimana transportasi publik yang efisien dapat menekan beban ekonomi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Dikutip dari RRI.co.id

  • Related Posts

    Penyidikan Korupsi MBG Berlanjut, Kejagung Panggil Tenaga Ahli BGN hingga Direktur Perusahaan

    Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mendalami dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025-2026. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak…

    KSP Sebut Sekolah Nasional Terintegrasi Jadi Strategi Pemerataan Pendidikan Berkualitas

    Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut program Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) sebagai langkah strategis pemerintah dalam menghadirkan pendidikan berkualitas yang lebih merata hingga ke berbagai wilayah Indonesia. Kepala KSP Dudung Abdurachman…