Penulis
Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan optimal. Salah satu fokus utama yang disoroti adalah penyelesaian persoalan lahan agar berbagai proyek strategis tidak terhambat meski anggaran telah tersedia.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait perizinan dan pertanahan, yang berpotensi menghambat pelaksanaan program Astacita Presiden Prabowo. Karena itu, DPR meminta Kementerian Dalam Negeri lebih aktif menjembatani koordinasi lintas sektor, termasuk mempertemukan pemerintah daerah dengan instansi pelaksana program nasional seperti Badan Gizi Nasional.
Dalam kunjungan kerja di Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga memaparkan perkembangan sejumlah program prioritas, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta Kampung Nelayan Merah Putih. Meski sebagian besar program telah berjalan, beberapa di antaranya masih menghadapi tantangan penyediaan lahan dan proses pembangunan.
Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menegaskan pentingnya mitigasi potensi sengketa pertanahan sebelum pembangunan dilakukan. Komisi II DPR berharap sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dapat mempercepat penyelesaian berbagai kendala sehingga program prioritas nasional dapat terealisasi sesuai target.
admin
