Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, pegiat literasi, dan masyarakat untuk mengatasi dampak keterbatasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) agar gerakan literasi nasional tetap berjalan.
Lestari menilai sinergi lintas sektor perlu diwujudkan melalui langkah nyata, mengingat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional per Maret 2026 masih berada di angka 40,6 atau masuk kategori rendah. Menurutnya, penguatan peran daerah, pemanfaatan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), serta peningkatan akses terhadap bahan bacaan bermutu menjadi langkah penting untuk memperluas budaya literasi hingga ke pelosok.
Selain itu, ia juga mendorong kebijakan fiskal yang mendukung dunia perbukuan, seperti penghapusan PPN buku dan pajak kertas. Dorongan tersebut disampaikan menyusul penurunan pagu anggaran Perpusnas tahun 2026 menjadi Rp377,9 miliar dari Rp721,6 miliar pada 2025, yang berdampak pada dihentikannya program pembagian buku gratis ke desa dan taman baca.






