Penulis
Jakarta – Pimpinan DPR membatalkan audiensi dengan koalisi partai nonparlemen yang semula dijadwalkan pada Selasa (29/9/2026) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan tersebut akan dijadwalkan kembali agar lebih banyak partai dapat dilibatkan.
Dasco menyebut pertemuan dijadwalkan ulang pada Jumat (2/10). Langkah tersebut dilakukan setelah sejumlah partai lain juga meminta kesempatan untuk menyampaikan pandangan mengenai revisi UU Pemilu.
Sebelumnya, koalisi partai nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) dijadwalkan melakukan audiensi dengan DPR. GKSR telah menyusun naskah akademik dan draf sandingan RUU Pemilu setebal sekitar 200 halaman yang memuat 30 isu kepemiluan.
GKSR terdiri atas Partai Hanura, Partai Perindo, PPP, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya. Salah satu isu utama yang mereka usulkan adalah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 1 persen. Usulan tersebut berbeda dari wacana ambang batas 5 persen yang sebelumnya muncul dalam pembahasan di kalangan partai parlemen.
Selain ambang batas parlemen, GKSR juga mengusulkan perubahan mekanisme verifikasi partai politik peserta pemilu. Masukan tersebut akan menjadi bagian dari aspirasi yang dapat disampaikan dalam proses pembahasan revisi UU Pemilu.
DPR sebelumnya menyatakan masukan dari partai parlemen maupun nonparlemen akan ditampung sebagai bahan bagi Komisi II dalam menyusun rancangan revisi UU Pemilu. Pembahasan saat ini masih berada pada tahap awal dan berbagai usulan masih dapat berkembang sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut.
