Penulis
Klungkung – Informasi mengenai program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terus diperluas agar dapat menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang. Di Kabupaten Klungkung, PT Jasa Raharja (Persero) menyampaikan informasi tersebut melalui sosialisasi yang menyasar sejumlah titik dan kelompok masyarakat.
Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Samsat Klungkung, Ni Luh Meidi Puspitasari, S.E., dengan sasaran yang cukup beragam, mulai dari rumah sakit, kantor desa, wisatawan, pengemudi angkutan, hingga masyarakat di sekitar wilayah Klungkung.
Beragamnya sasaran sosialisasi menjadi bagian dari upaya menghadirkan informasi program pemutihan lebih dekat dengan masyarakat. Penyampaian informasi tidak hanya dilakukan pada satu kelompok, tetapi menjangkau ruang-ruang yang memiliki aktivitas dan karakteristik masyarakat yang berbeda.
Rumah sakit dan kantor desa menjadi salah satu titik yang memungkinkan informasi diterima masyarakat dalam aktivitas pelayanan, sementara wisatawan, pengemudi angkutan, dan masyarakat sekitar menjadi bagian lain dari sasaran komunikasi di lapangan.
Pendekatan tersebut menjadi penting agar informasi mengenai program pemutihan dapat diketahui secara lebih luas. Dengan penyampaian secara langsung, masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi dan memahami program yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di tempat terpisah, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Wilayah Bali, Abdillah, S.Sos., M.SI., menyampaikan bahwa penyebaran informasi kepada masyarakat perlu dilakukan melalui berbagai ruang agar pesan pelayanan publik dapat menjangkau lebih banyak pihak.
“Kami ingin informasi mengenai program yang berkaitan dengan masyarakat dapat disampaikan seluas mungkin. Karena itu, sosialisasi dilakukan dengan menyasar berbagai kelompok dan titik aktivitas masyarakat, sehingga informasi dapat diterima secara langsung dan lebih mudah dipahami,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, Jasa Raharja terus mendorong penyampaian informasi publik secara aktif di berbagai wilayah. Kehadiran petugas di tengah masyarakat menjadi bagian dari upaya memberikan akses informasi yang lebih dekat, sekaligus mendukung peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban administrasi kendaraan.
