Penulis
Komisi VII DPR RI menegaskan perlunya pengawasan SNI yang lebih ketat oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk mencegah masuknya barang-barang impor ilegal yang dapat merusak pasar domestik. Wakil Ketua Komisi VII, Evita Nursanty, menyampaikan bahwa produk ilegal berkualitas rendah tidak hanya mengganggu harga pasar, tetapi juga menurunkan daya saing industri dalam negeri.
Evita mendorong BSN memaksimalkan edukasi publik tentang pentingnya sertifikasi dan akreditasi melalui pemanfaatan media sosial, mengingat keterbatasan anggaran sosialisasi langsung. Ia juga meminta BSN menyelaraskan aturan SNI Wajib dengan skema akreditasi untuk mencegah duplikasi audit serta mempercepat proses sertifikasi industri.
Selain memperkuat pengawasan Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK), Komisi VII juga menekankan perlunya sanksi tegas bagi LPK yang beroperasi tanpa legalitas. Evita meminta BSN menyampaikan rekomendasi tertulis terkait masalah penerapan SNI, termasuk tumpang tindih regulasi dan hambatan dari standar luar negeri. DPR juga mendesak pemerintah segera menetapkan Kepala BSN secara definitif untuk memperkuat kinerja lembaga tersebut.
Dikutip dari antaranews.com
