Penulis
Pemerintah menyalurkan bantuan Presiden melalui Dana Kemasyarakatan Presiden senilai Rp 268 miliar untuk mempercepat penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana tersebut dialokasikan ke APBD 3 provinsi dan 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa setiap kabupaten/kota terdampak mendapat Rp 4 miliar, sedangkan provinsi menerima Rp 20 miliar. Skema ini memungkinkan pemerintah daerah mengeksekusi belanja darurat tanpa menunggu proses tambahan, sehingga layanan dasar dan bantuan masyarakat dapat segera dipenuhi.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, melaporkan Aceh menjadi daerah dengan kerusakan paling berat. Beberapa wilayah seperti Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Bener Meriah sempat terisolasi akibat akses jalan yang terputus. Saat ini, beberapa jalur sudah bisa dilintasi kendaraan roda dua dan empat 4×4, meski logistik belum tersalurkan sepenuhnya.
“Kami terus membuka empat jalur alternatif bekerja sama dengan TNI agar akses menuju Aceh Tengah dan Bener Meriah segera terbuka sepenuhnya,” ujar Dody.
Meski jalan lintas kabupaten di Aceh telah sepenuhnya terbuka, beberapa jalan antar kecamatan dan desa masih sulit dijangkau. Penanganan darurat dan pemulihan infrastruktur terus dilakukan agar bantuan Presiden dapat tersalurkan secara optimal ke warga terdampak banjir dan longsor.
Dikutip dari antaranews.com
