admin
GROBOGAN – Menanggapi masih tingginya angka tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Grobogan, Samsat Purwodadi mengambil langkah proaktif dengan menyasar titik nadi ekonomi pedesaan. Pada Jumat (8/5), jajaran pimpinan Samsat melakukan kunjungan resmi ke BUMDes Cindelaras di Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala KPJR Demak, Agis Arsan S., didampingi Pelaksana Administrasi Samsat Purwodadi, Listyadi Yusuf. Kunjungan ini merupakan bagian dari strategi jemput bola untuk memitigasi tunggakan pajak sekaligus memastikan validasi data kendaraan di tingkat desa.
“Kami ingin memastikan data tunggakan tersampaikan dengan akurat kepada masyarakat di tingkat akar rumput melalui bantuan BUMDes,” jelas Agis Arsan S. Menurutnya, BUMDes memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban perpajakan.
Selain fokus pada penagihan, kunjungan ini juga menjadi ajang sosialisasi mengenai manfaat Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Agis menekankan bahwa di dalam komponen pajak kendaraan yang dibayarkan masyarakat, terdapat dana perlindungan yang sangat vital jika terjadi risiko di jalan raya.
“Masyarakat perlu memahami bahwa membayar pajak tepat waktu bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bentuk perlindungan diri. Dalam pajak tersebut ada SWDKLLJ yang dikelola Jasa Raharja untuk memberikan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas, baik biaya perawatan rumah sakit, santunan cacat tetap, hingga santunan meninggal dunia,” tambahnya.
Agis mengimbau masyarakat untuk selalu membayar pajak tepat waktu agar status perlindungan asuransi jasa raharja tersebut selalu dalam kondisi aktif (terjamin). “Jangan menunggu sampai terjadi musibah baru menyadari pentingnya pajak. Dengan bayar tepat waktu, hak masyarakat untuk mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan akan terjamin sepenuhnya,” tegasnya.
Keterlibatan BUMDes Cindelaras dalam edukasi dan penanganan administrasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan di wilayah Toroh. Kesadaran warga dalam membayar pajak secara tepat waktu diproyeksikan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Grobogan.
“Output dari kepatuhan ini adalah percepatan pembangunan daerah. Pajak yang terkumpul akan dialokasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Grobogan,” ujarnya.
Melalui kolaborasi ini, Samsat Purwodadi optimis tingkat tunggakan pajak dapat ditekan, sementara kesadaran masyarakat akan keselamatan dan perlindungan diri di jalan raya semakin meningkat.
Penulis