Rapimnas Golkar 2025 Fokus Perkuat Internal Partai dan Tim Penanganan Bencana

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Sabtu, 20 Desember 2025, di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta. Rapimnas ini menjadi agenda pertama dalam periode kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Muhammad Sarmuji, menjelaskan bahwa seluruh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar di tingkat provinsi diundang, sementara pihak eksternal tidak dilibatkan karena sifat agenda yang lebih internal.

Agenda Rapimnas akan membahas sejumlah isu penting, termasuk peraturan organisasi, penajaman program prioritas, serta rekomendasi strategis partai. Selain itu, Rapimnas juga menyinggung politik kebangsaan sebagai salah satu topik diskusi.

Dalam Rapimnas, DPP Golkar akan menyiapkan tim kebencanaan yang lebih solid dan siap merespons bencana di berbagai wilayah, terutama Sumatera. Saat ini, tim Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) telah diterjunkan ke lokasi terdampak.

“Posko-posko di daerah terdampak dan sekitarnya juga langsung diaktivasi. Mengingat potensi bencana meningkat, kami akan menyiapkan tim kebencanaan yang lebih solid dan kuat, dan hal ini akan dibahas dalam Rapimnas,” kata Sarmuji.

Rapimnas ini menegaskan komitmen Golkar untuk memperkuat struktur internal sekaligus menyiapkan langkah nyata dalam menghadapi situasi darurat di wilayah bencana, sejalan dengan program prioritas partai dan arahan Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

Dikutip dari antaranews.com

  • Related Posts

    Zulhas Pastikan Stok Pangan Aman dan Harga Terkendali Meski Konflik Timur Tengah

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan stok pangan di Indonesia tetap cukup dan harga terjangkau meski terjadi konflik di Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan,…

    Mahfud MD: Pemilu Open Legal Policy, DPR Bebas Tentukan Sistem

    Jakarta – Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan pemilihan umum adalah open legal policy, sehingga DPR RI memiliki kebebasan menentukan sistem pemilu ke depannya, baik proporsional terbuka maupun tertutup,…