Penulis
Jakarta – Komisi VII DPR RI mendorong reformasi total faktor keselamatan dan keamanan (safety and security) wisatawan di seluruh destinasi pariwisata Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, menyusul serangkaian kecelakaan wisata yang menelan korban jiwa sepanjang tahun 2025.
Beberapa tragedi yang menonjol meliputi:
- Tenggelamnya kapal wisata phinisi di Selat Padar, NTT, menewaskan 4 wisatawan Spanyol (26 Desember 2025).
- Kematian wisatawan Australia saat scuba diving di Tulamben, Bali (30 Desember 2025).
- Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, menewaskan 17 orang (2 Juli 2025).
- Kecelakaan pendakian di Gunung Rinjani, Lombok, NTB, menewaskan wisatawan asal Brasil.
Evita menekankan, keselamatan wisatawan harus sejajar dengan upaya menarik kunjungan dan meningkatkan pengeluaran wisatawan. Indonesia, dengan kekayaan wisata maritim dan potensi bencana alam, perlu prioritas utama terhadap keselamatan, baik transportasi, maritim, darat, maupun udara.
Ia mengusulkan reformasi menyeluruh yang meliputi:
- Standar nasional keselamatan dan keamanan wisata.
- Sertifikasi wajib bagi operator wisata.
- Sistem early warning dan respons cepat saat terjadi insiden.
- Pembentukan desk koordinatif untuk memantau penerapan SOP di destinasi wisata.
- Keterlibatan semua pemangku kepentingan: Basarnas, Polri, BNPB, Kemenhub, BSN, BMKG, TNI, pemda, asosiasi pariwisata.
Evita menekankan perlunya pengawasan harian terhadap implementasi standar keselamatan, memastikan operator, syahbandar, penjaga pantai, dan petugas taman nasional menjalankan tugasnya secara efektif.
Selain itu, wisatawan juga didorong untuk bersikap kritis terhadap prosedur keselamatan: menanyakan jaminan keselamatan dari operator dan menolak ikut jika prosedur dirasa tidak aman.
“Satu nyawa yang hilang adalah kegagalan sistem. Ini tidak boleh dianggap hal biasa,” ujar Evita, menegaskan urgensi reformasi safety and security tourism di Indonesia agar sektor pariwisata
Dikutip dari antaranews.c
