Wakil Ketua MPR Tekankan Kesiapan Daerah dalam Proyek Waste to Energy

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa pelaksanaan proyek Waste to Energy (WTE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik yang akan dibangun di 34 titik memerlukan kesiapan matang dari pemerintah daerah. Kesiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran program, terutama pada masa transisi sebelum fasilitas WTE beroperasi penuh.

Eddy menyampaikan bahwa daerah perlu memperkuat layanan dasar pengelolaan sampah, mengoptimalkan sistem pengangkutan, menata tempat penampungan sementara, serta menertibkan praktik pembuangan sampah liar. Langkah-langkah ini menjadi krusial, khususnya untuk mengantisipasi lonjakan volume sampah pada momen tertentu seperti Lebaran dan hari besar lainnya.

Dalam proses persiapan program WTE, Eddy mengaku telah berdialog dengan sejumlah kepala daerah prioritas, antara lain dari Bandung, Palembang, Tangerang Selatan, Yogyakarta, Manado, Balikpapan, hingga Denpasar. Berbagai aspirasi disampaikan, mulai dari optimalisasi kapasitas pengolahan hingga upaya menyelaraskan program WTE dengan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah dari hulu.

Meski demikian, Eddy menyatakan dukungan penuh terhadap program WTE yang digagas pemerintah. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai terobosan penting dalam mengatasi persoalan sampah yang telah lama dihadapi Indonesia, sekaligus mendukung penyediaan energi terbarukan dan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

  • Related Posts

    Prabowo Targetkan 30 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi Optimal Akhir 2026

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 30 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi…

    Prabowo Sebut 121 Kebijakan Transformatif Telah Dijalankan Selama 21 Bulan Pemerintahan

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan masa pemerintahan. Kebijakan tersebut mencakup berbagai sektor strategis untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang selama bertahun-tahun belum…