Penulis
Kader muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung menjadi dipilih oleh DPRD sebagai langkah yang membingungkan dan berpotensi memundurkan demokrasi. Wacana tersebut diibaratkan seperti senam “Poco-Poco” karena dianggap membuat demokrasi bergerak maju dan mundur.
Politikus muda PDIP Muhammad Syaeful Mujab mengatakan pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menilai perubahan sistem Pilkada berisiko menghambat kemajuan demokrasi. Menurutnya, demokrasi seharusnya terus bergerak maju, bukan mengalami kemunduran dengan mencabut hak rakyat memilih pemimpinnya secara langsung.
Ia menegaskan bahwa persoalan politik uang tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengurangi kedaulatan rakyat. Tantangan tersebut, kata dia, harus diselesaikan tanpa “mengamputasi” hak pilih masyarakat.
Senada, politikus muda PDIP lainnya Seno Bagaskoro menilai pemilihan langsung penting untuk membangun kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyat. Ia menyebut pemimpin yang dipilih langsung akan lebih memahami persoalan masyarakat dibandingkan jika hanya dipilih oleh segelintir elite di DPRD.
PDIP menegaskan sikap resmi partai terkait sistem Pilkada akan diumumkan dalam rekomendasi hasil Rakernas I PDIP yang digelar pada 10–12 Januari 2026.
Dikutip dari liputan6.com
