PDIP Tegaskan Parliamentary Threshold Tetap Diperlukan untuk Sistem Presidensial

Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tetap diperlukan untuk menjamin efektivitas sistem presidensial di Indonesia.

Hasto menyampaikan hal ini dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA, Senin (2/2/2026), saat memimpin rapat konsolidasi internal PDIP Kalimantan Timur di Samarinda. Ia menambahkan bahwa PDIP masih melakukan kajian mendalam untuk menentukan besaran threshold yang ideal.

“Parliamentary threshold tetap diperlukan dalam rangka konsolidasi demokrasi dan penguatan sistem presidensial. Hanya berapa besarannya, PDI Perjuangan masih melakukan kajian,” ujar Hasto.

Selain membahas ambang batas parlemen, Hasto menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap mitra penyedia dan distribusi makanan, mengingat program ini menggunakan dana rakyat yang besar.

Di tingkat daerah, Hasto menginstruksikan kader PDIP untuk kritis dan aktif memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk memastikan kebijakan pendidikan gratis tepat sasaran.

Dalam agenda lingkungan, Hasto secara simbolis menyerahkan bibit pohon kepada perwakilan jurnalis sebagai bagian dari Gerakan Merawat Pertiwi. Ia menekankan filosofi menjaga kehidupan dari hal terkecil, mengutip ajaran Ketua Umum Megawati Soekarnoputri: dari biji-bijian kecil, kita bisa menciptakan oksigen dan menghijaukan Indonesia.

“Mari bersama kita lakukan, menjaga bumi adalah tanggung jawab kolektif demi keberlangsungan sumber kehidupan,” tegas Hasto.

Dikutip dari antaranews.com

  • Related Posts

    Zulhas Pastikan Stok Pangan Aman dan Harga Terkendali Meski Konflik Timur Tengah

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan stok pangan di Indonesia tetap cukup dan harga terjangkau meski terjadi konflik di Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan,…

    Mahfud MD: Pemilu Open Legal Policy, DPR Bebas Tentukan Sistem

    Jakarta – Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan pemilihan umum adalah open legal policy, sehingga DPR RI memiliki kebebasan menentukan sistem pemilu ke depannya, baik proporsional terbuka maupun tertutup,…