PKB: Ambang Batas Parlemen Harus Lindungi Suara Rakyat

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan belum menetapkan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) untuk Pemilu Legislatif 2029, namun menekankan pentingnya perhitungan yang rasional agar tidak menghilangkan suara sah pemilih.

Sekretaris Jenderal DPP PKB, Hasanuddin Wahid, menyatakan ambang batas tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat pelembagaan demokrasi. Meski demikian, penetapannya harus tetap mengedepankan kedaulatan rakyat serta tidak memberangus suara yang telah diberikan secara sah.

Menurutnya, terdapat dua prinsip utama dalam menentukan ambang batas parlemen, yakni menciptakan sistem politik yang akuntabel sekaligus mencegah dominasi mayoritas yang berpotensi merugikan kelompok minoritas. Oleh karena itu, PKB membuka ruang fleksibilitas terhadap besaran angka PT, selama memiliki dasar perhitungan yang jelas dan disepakati bersama.

PKB juga menilai bahwa yang terpenting bukan sekadar angka, melainkan landasan pemikiran dalam penetapan kebijakan tersebut. Selain itu, partai ini mengusulkan agar ambang batas parlemen diterapkan secara seragam hingga tingkat daerah guna menjaga konsistensi sistem kepartaian.

Pernyataan ini turut merespons usulan Yusril Ihza Mahendra yang mengaitkan ambang batas parlemen dengan jumlah komisi di DPR RI. PKB menilai berbagai opsi tersebut perlu dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan representasi politik yang seimbang.

Sumber antaranews.com

  • Related Posts

    Rapimnas SOKSI 2026 Digelar di Bandung, Undang Bahlil Perkuat Golkar

    Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2026 di Bandung pada 15–17 Mei mendatang. Ketua Umum DEPINAS SOKSI, Mukhamad Misbakhun,…

    Komisi X DPR Komitmen Muliakan Guru Lewat RUU Sisdiknas

    Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk memuliakan profesi guru melalui pembahasan RUU Sisdiknas yang saat ini masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2026. Wakil Ketua Komisi…