Penulis
Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih mempertimbangkan langkah politik terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjelang rapat paripurna DPR, Selasa (10/11/2026). Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, menyebut Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai opsi yang paling rasional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Andreas mengatakan komunikasi antaranggota DPR masih berlangsung dan belum ada keputusan untuk mengajukan HMP dalam rapat paripurna. Menurutnya, proses pembahasan masih panjang sehingga langkah lanjutan belum dapat dipastikan.
Meski demikian, ia menilai HMP lebih efektif dan efisien dari segi waktu dibandingkan opsi lainnya. Andreas juga berpandangan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) perlu ditindaklanjuti melalui DPR.
Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi yang diajukan advokat Subhan terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, MA membatalkan putusan PTUN Jakarta dan mengabulkan gugatan penggugat.
Polemik tersebut kini menjadi salah satu persoalan yang masih diperhatikan PDIP dalam menentukan langkah selanjutnya di DPR.
