Penulis
Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, menilai wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke DPRD bukan sekadar solusi biaya politik tinggi, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan sejak era reformasi. Menurut Neni, pilkada langsung adalah instrumen utama agar rakyat memiliki kuasa penuh menentukan nasib daerahnya, sementara sistem DPRD akan membuat kepala daerah lebih berutang budi kepada partai politik daripada kepada konstituen.
Neni menekankan bahwa logika “pilkada langsung boros biaya” menyesatkan, karena masalah biaya politik sebenarnya terkait mahar partai, pembiayaan kampanye, dan saksi. Mengalihkan pemilihan ke DPRD justru meningkatkan risiko politik uang dan transaksi di ruang tertutup. DEEP menilai solusi yang tepat adalah transparansi dana kampanye, penguatan akuntabilitas, edukasi politik, dan perbaikan manajemen pilkada, bukan menghapus hak pilih rakyat.
Pemantauan DEEP menunjukkan wacana pilkada DPRD mendapat dukungan elit partai tetapi banyak ditolak publik, baik di media sosial maupun pemberitaan media. Berdasarkan hasil kajian kualitatif dan kuantitatif, DEEP menegaskan empat sikap: hentikan eksperimen demokrasi mundur; dorong transparansi dan akuntabilitas publik; perkuat integritas kepala daerah melalui pilkada langsung; dan dengarkan suara rakyat sebagai dasar legitimasi politik.
Neni menegaskan, menjaga pilkada langsung adalah kunci agar demokrasi daerah tetap sehat, hak rakyat terlindungi, dan potensi konflik sosial dapat diminimalkan.
