Penulis
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama penyelenggara pemilu untuk mengklarifikasi polemik Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden.
Doli mengklaim ketentuan mengenai persyaratan pendidikan yang menjadi sorotan dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 itu tidak tercantum dalam draf resmi yang diterima Komisi II DPR saat konsultasi penyusunan peraturan.
Di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026), Doli menyatakan siap membuka dokumen, catatan pembahasan, dan rekaman video yang menurutnya dapat menjelaskan kronologi kemunculan pasal tersebut.
Ia menyebut surat permohonan konsultasi dari KPU yang diterima pada 15 September juga tidak memuat ketentuan itu. Menurut Doli, pasal tersebut pun tidak dibahas dalam rapat konsultasi yang diikutinya.
Doli meminta persoalan ini diklarifikasi melalui forum resmi agar perbedaan keterangan mengenai proses penyusunan PKPU dapat dijelaskan kepada publik. Namun, ia belum mengungkap secara terperinci kapan dan oleh siapa pasal tersebut diduga dimasukkan.
Ia menegaskan bahwa KPU merupakan pihak yang membentuk PKPU, sedangkan DPR dan pemerintah terlibat dalam mekanisme konsultasi. RDP diharapkan menjadi forum untuk memperjelas kronologi dan dokumen terkait polemik tersebut.
