Golkar Soroti Pentingnya Pancasila sebagai Fondasi Politik Menuju Indonesia Emas 2045

Partai Golkar mulai mendorong pembahasan mengenai format ideal sistem politik Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Gagasan tersebut dinilai penting untuk memastikan arah pembangunan politik nasional tidak hanya berfokus pada kontestasi kekuasaan, tetapi juga berpijak pada ideologi dan falsafah bangsa.

Politikus senior Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa sistem politik Indonesia ke depan harus dirancang berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menurutnya, pembahasan politik tidak seharusnya hanya berkisar pada jumlah kursi atau jabatan, melainkan pada upaya membangun format politik yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga jati diri bangsa.

Idrus menyebut gagasan tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang mendorong kader partai untuk mulai memikirkan desain politik nasional yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan Indonesia. Ia menilai Pancasila tetap relevan sebagai jalan tengah dalam mengelola keberagaman serta menjadi fondasi dalam merumuskan sistem politik yang adaptif terhadap perkembangan nasional dan global.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, menyoroti tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi digital. Menurutnya, kemajuan teknologi dan arus informasi yang semakin terbuka dapat memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan, sehingga penguatan ideologi Pancasila menjadi semakin penting.

Golkar menilai persiapan menuju Indonesia Emas 2045 harus dibangun di atas fondasi ideologi yang kuat. Oleh karena itu, diskusi mengenai sistem politik berbasis Pancasila perlu terus diperkuat agar demokrasi Indonesia tidak hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan, tetapi juga pada upaya mewujudkan cita-cita bangsa, memperkuat persatuan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Dikutip dari RRI.co.id

  • Related Posts

    Dasco: Komisi II DPR Siap Bahas Revisi UU Pemilu dan Serap Masukan Publik

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Komisi II DPR RI bersama seluruh fraksi partai politik telah siap membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).…

    DPR Cari Formula Ambang Batas Parlemen yang Seimbang dalam Revisi UU Pemilu

    Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) harus mampu memperkuat sistem pemerintahan presidensial…