Penulis
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana akibat kondisi cuaca dan curah hujan tinggi.
Penetapan tersebut mempertimbangkan perkembangan cuaca serta potensi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan. Kebijakan ini juga mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 dan analisis prediksi curah hujan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.
Melalui status siaga darurat tersebut, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta melakukan pemantauan kondisi wilayah selama 24 jam serta segera melaporkan setiap kejadian bencana.
Selain itu, koordinasi dengan Satgas Pemulihan Pascabencana, kementerian, dan lembaga terkait akan diperkuat guna memastikan penanganan berjalan cepat dan terarah.
Sejumlah instansi, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan Dinas Pengairan, diminta menyiagakan personel serta peralatan untuk segera dikerahkan apabila terjadi bencana.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh berharap kesiapan sumber daya manusia, sarana, dan koordinasi antarlembaga semakin optimal dalam menghadapi potensi banjir maupun bencana hidrometeorologi lainnya selama masa siaga darurat.
Sumber: antaranews
