Jabatan Wakil Presiden Kosong, MPR Punya Waktu 60 Hari Pilih Pengganti Gibran

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan mulai Kamis (12/11/2026). Pernyataan tersebut disampaikan setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

Muzani menjelaskan, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Karena itu, lembaganya akan segera mengambil langkah untuk memulai proses pemilihan pengganti Gibran.

“Sejak hari ini, maka jabatan wakil presiden RI mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut,” kata Muzani.

Untuk membahas tahapan selanjutnya, Muzani dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Kamis. Pertemuan tersebut bertujuan mengonsultasikan dan menyelaraskan jadwal proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Muzani mengatakan, Presiden Prabowo telah menunggunya untuk membahas penentuan jadwal tersebut. Ia pun membenarkan akan langsung menuju Istana setelah memberikan keterangan kepada wartawan.

Sebelumnya, pimpinan MPR telah menggelar rapat untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran yang diterima sekitar pukul 11.26 WIB. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa MPR akan menggelar rapat gabungan bersama seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.

Rapat gabungan itu menjadi salah satu langkah awal MPR dalam membahas proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran.

Dikutip dari liputan6

  • Related Posts

    Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres dengan Berat Hati

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Prabowo mengaku berat hati, tetapi tetap menghormati keputusan yang disampaikan langsung oleh…

    Seluruh Fraksi DPR Dukung Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran

    Seluruh delapan fraksi di DPR RI sepakat mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR…