Harga Beras Turun, Pedagang : Pasokan Kian Stabil

Jakarta: Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Reynaldi Sarijowan, menilai penurunan harga beras dua bulan terakhir menunjukkan kestabilan pasokan nasional. Ia menjelaskan, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi beras terjadi pada September dan Oktober 2025 secara beruntun. 

Reynaldi berpendapat bahwa tren ini menjadi penopang utama inflasi nasional yang tercatat hanya 0,28 persen. “Penurunan harga beras ini menandakan distribusi dan penyerapan di lapangan mulai membaik,” kata Reynaldi kepada Pro 3 RRI.

Ia menegaskan bahwa faktor utama penurunan harga berasal dari meningkatnya daya beli masyarakat melalui program MBJK pemerintah. Reynaldi berpendapat, kebijakan tersebut mendorong sirkulasi ekonomi di pasar tradisional yang mulai kembali bergairah.

“Program MBJK memberi dampak positif terhadap perputaran uang di pasar tradisional,” ucapnya.

Selain itu, Reynaldi memandang bahwa pemerintah perlu terus menjaga konsistensi kebijakan pangan hingga periode Natal dan Tahun Baru mendatang. Ia menilai stabilitas harga tidak hanya ditopang program bantuan, tetapi juga dukungan logistik dan infrastruktur di seluruh wilayah.

“Jangan sampai daerah tertinggal tertinggal dalam rantai pasokan beras nasional,” kata dia.

Reynaldi juga menjelaskan bahwa harga beras di zona 1 dan 2 relatif stabil, sementara zona 3 masih tinggi karena hambatan logistik. Menurutnya, daerah timur Indonesia masih menghadapi biaya distribusi mahal akibat infrastruktur yang belum memadai.

“Subsidi distribusi menjadi solusi realistis agar harga bisa menyesuaikan dengan HET,” ujarnya.

Reynaldi menutup dengan mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas kementerian agar stabilitas pangan nasional berkelanjutan. Ia menilai produksi pertanian yang kini surplus harus diimbangi pemerataan distribusi agar manfaatnya dirasakan merata.

“Stabilitas harga bukan hanya soal pasokan, tapi keadilan akses pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya mengakhiri perbincangan.

  • Related Posts

    BGN Hemat Anggaran MBG Rp44 Triliun Lewat Pembenahan Tata Kelola

    Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan sekitar Rp44 triliun anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke kas negara. Pengembalian tersebut merupakan hasil pembenahan tata kelola melalui transformasi MBG 2.0 yang bertujuan…

    UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Pelajari Aturan Pemulihan Keuangan Negara

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap melaksanakan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya atau UU Perampasan Aset. Lembaga antirasuah tersebut akan mempelajari setiap ketentuan…