UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Pelajari Aturan Pemulihan Keuangan Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap melaksanakan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya atau UU Perampasan Aset. Lembaga antirasuah tersebut akan mempelajari setiap ketentuan dalam undang-undang tersebut untuk menyesuaikannya dengan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, sebagai lembaga penegak hukum, KPK wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, penerapan UU Perampasan Aset sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan memulihkan keuangan negara.

KPK juga akan menganalisis sejumlah pasal, termasuk Pasal 53 dan Pasal 61 yang mengatur pembentukan Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset.

Selain itu, KPK mencermati diskusi publik mengenai belum diaturnya perampasan kekayaan tidak wajar milik penyelenggara negara atau pejabat publik dalam undang-undang tersebut. KPK berharap pemerintah dan DPR RI dapat mempertimbangkan berbagai masukan masyarakat dalam evaluasi penerapannya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada 19 November 2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang. Efektivitas pelaksanaannya nantinya akan menjadi perhatian dalam memastikan regulasi tersebut mampu mendukung pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset negara.

Sumber antaranews

  • Related Posts

    BGN Hemat Anggaran MBG Rp44 Triliun Lewat Pembenahan Tata Kelola

    Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan sekitar Rp44 triliun anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke kas negara. Pengembalian tersebut merupakan hasil pembenahan tata kelola melalui transformasi MBG 2.0 yang bertujuan…

    Rencana Sekolah Rakyat di Depok Tuai Penolakan, BEM UI Bela Kawasan Hutan

    Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyatakan penolakan terhadap wacana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI, Depok. Mahasiswa menilai penggunaan kawasan tersebut berpotensi mengganggu fungsi ekologis hutan…