Indonesia Pimpin Inisiatif Tata Kelola Kredit Alam di COP30

Indonesia memperkuat posisinya sebagai penggerak utama tata kelola kredit alam pada COP30 dengan mendukung peluncuran Nature Credit Policy Forum yang digagas oleh International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB). Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi kebijakan agar manfaat pasar kredit alam mengalir langsung kepada masyarakat lokal serta menjaga keanekaragaman hayati.

Indonesia, bersama Prancis dan Inggris, menjadi negara pertama yang bergabung dalam forum internasional ini. Forum IAPB membuka ruang kolaborasi global untuk pembelajaran sejawat, percepatan kebijakan, serta pembangunan pasar kredit alam berintegritas tinggi. Peluncuran forum berlangsung di Paviliun Indonesia pada COP30, dihadiri menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga pembiayaan publik.

Forum ini juga menjadi tonggak penting dalam upaya global menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati menjelang target 2030 dalam Kesepakatan Kunming-Montreal. Hingga COP17 tahun 2026 di Armenia, forum akan memprioritaskan penguatan tata kelola, pembangunan infrastruktur pasar, dan standar pengukuran agar pembiayaan benar-benar sampai ke lanskap dan komunitas penjaga alam.

Dengan strategi kolaboratif ini, Indonesia menunjukkan kepemimpinan global dalam tata kelola kredit alam, mendorong investasi berkelanjutan, serta melindungi sistem alam yang menopang kehidupan masyarakat dan planet.

Dikutip dari RRI.co.id

  • Related Posts

    Kemenag Gelar Sidang Isbat 19 Maret Tentukan Lebaran 2026

    Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Idul Fitri 1447 Hijriah pada Kamis, 19 Maret 2026, bertepatan dengan 29 Ramadan 1447 Hijriah. Sidang digelar di…

    Seskab Paparkan Renovasi 16 Ribu Sekolah dan 218 Jembatan

    Jakarta – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memaparkan capaian pemerintah, termasuk renovasi lebih dari 16 ribu sekolah dan pembangunan 218 jembatan dalam 2,5 bulan, saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana…