Penulis
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026). Pertemuan tersebut membahas kondisi keuangan BPJS Kesehatan, khususnya untuk keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden ingin memperoleh pembaruan mengenai kondisi keuangan BPJS Kesehatan setelah pemerintah menyetujui dukungan anggaran Rp20 triliun dari APBN untuk memperkuat pengelolaan JKN.
Selain membahas kondisi keuangan, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyampaikan bahwa pihaknya akan melaporkan capaian serta pelayanan BPJS Kesehatan kepada Presiden untuk mendapatkan arahan terkait pengelolaan program ke depan.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Sebelumnya, Prihati menyampaikan adanya selisih arus kas sekitar Rp2 triliun setiap bulan. Menurut dia, BPJS Kesehatan mengumpulkan iuran sekitar Rp14 triliun per bulan, sementara pembayaran kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya mencapai sekitar Rp16 triliun per bulan.
Dukungan anggaran Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan sebelumnya disiapkan pemerintah melalui APBN guna memperkuat kondisi keuangan dan menjaga keberlangsungan layanan JKN. Pemerintah juga telah membahas kebutuhan pembiayaan BPJS untuk periode berikutnya.
