PMI Kirim 2.500 Ton Bantuan Kemanusiaan untuk Pemulihan Pascabencana di Sumatra

Palang Merah Indonesia (PMI) memberangkatkan sekitar 2.500 ton bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana di Sumatra, menggunakan kapal Kalla Lines melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pengiriman ini difokuskan pada pemulihan dan rehabilitasi, terutama operasi pembersihan agar masyarakat dapat kembali menempati rumah mereka, menjelang Ramadan.

Bantuan PMI mencakup 41 mini ekskavator, 200 jet cleaner, 20 ribu cleaning kit, serta alat-alat manual seperti pacul dan sekop untuk mempercepat penanganan lumpur dan sisa material bencana. Untuk sektor pendidikan, PMI menyalurkan 1,5 juta buku tulis, 20 ribu paket perlengkapan sekolah, dan 5 ribu tas sekolah.

Selain itu, PMI juga mengirimkan 2.000 paket sembako, 1.259 dus mi instan, 812 kompor lengkap regulator, serta 1.000 set peralatan dapur. Operasi kemanusiaan ini direncanakan berlangsung hingga satu tahun ke depan, mencakup tahap pemulihan awal hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penyaluran bantuan cepat dan penguatan gotong royong. Dari sisi kesehatan, terdapat 87 rumah sakit terdampak bencana, dengan sembilan rumah sakit sempat tidak beroperasi. Berkat dukungan berbagai pihak, seluruh rumah sakit sudah kembali beroperasi, sementara dari 867 fasilitas kesehatan tingkat pertama, hanya empat yang masih dalam pemulihan.

Dikutip dari RRI.co.id

  • Related Posts

    Prabowo Targetkan 30 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi Optimal Akhir 2026

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 30 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi…

    Prabowo Sebut 121 Kebijakan Transformatif Telah Dijalankan Selama 21 Bulan Pemerintahan

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan masa pemerintahan. Kebijakan tersebut mencakup berbagai sektor strategis untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang selama bertahun-tahun belum…