Penulis
Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026. Hingga awal Juni 2026, progres program telah mencapai 13,51 persen dan ditargetkan seluruh pekerjaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni selesai pada Oktober atau paling lambat November 2026.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan fokus pemerintah saat ini adalah mempercepat proses verifikasi calon penerima bantuan. Dari target sekitar 400 ribu unit rumah, proses verifikasi telah menjangkau hampir 300 ribu unit dan ditargetkan rampung pada Juni 2026.
Pemerintah menetapkan bantuan sebesar Rp20 juta per unit untuk wilayah reguler, yang terdiri dari Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang. Sementara itu, bantuan untuk wilayah Papua dan Maluku Utara ditingkatkan menjadi Rp25 juta per unit, sedangkan daerah pegunungan, pulau kecil, dan wilayah terluar di kedua provinsi tersebut menerima bantuan hingga Rp40 juta per unit.
Untuk mendukung pelaksanaan BSPS, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,3 triliun dari APBN 2026. Dana tersebut digunakan untuk memperbaiki ratusan ribu rumah masyarakat berpenghasilan rendah guna meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat.
Qodari mengungkapkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan alokasi sekaligus progres BSPS tertinggi secara nasional. Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan. Penetapan alokasi bantuan dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, seperti jumlah rumah tidak layak huni, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, ketimpangan, serta kedalaman kemiskinan di masing-masing daerah.
Dikutip dari RRI.co.id
