Penulis
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah pusat dan daerah juga diminta memastikan bantuan sosial serta pemulihan penghidupan warga selama bencana berlangsung.
Puan menilai karhutla berkepanjangan tidak hanya mengancam kesehatan dan keamanan, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial serta perekonomian keluarga. Karena itu, penanganan tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi perlu mencakup perlindungan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Ia juga meminta pemerintah menyesuaikan bantuan dengan kondisi warga, terutama keluarga yang kehilangan penghasilan atau menghadapi peningkatan pengeluaran akibat bencana. Dukungan tersebut diharapkan tetap tersedia selama masa darurat hingga masyarakat mampu kembali menjalani kehidupan secara mandiri.
DPR RI, menurut Puan, akan mengawal penanganan karhutla melalui komisi terkait untuk memastikan perlindungan masyarakat berjalan berkesinambungan.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan pada 9 September 2026 mencatat 347 orang terluka dan empat orang meninggal dunia akibat karhutla. Data tersebut mencakup masyarakat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatra Selatan.
Puan berharap pemerintah menetapkan langkah perlindungan yang jelas agar warga terdampak memperoleh bantuan sesuai kebutuhan dan dapat memulihkan kehidupan setelah kondisi membaik.
