Rencana Sekolah Rakyat di Depok Tuai Penolakan, BEM UI Bela Kawasan Hutan

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyatakan penolakan terhadap wacana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI, Depok. Mahasiswa menilai penggunaan kawasan tersebut berpotensi mengganggu fungsi ekologis hutan yang selama ini berperan sebagai daerah resapan air, pelestarian keanekaragaman hayati, serta ruang penelitian akademik.

Koordinator Bidang Sosial dan Politik BEM UI, Hafidz Hernanda, menegaskan bahwa Hutan Kota UI bukan lahan kosong yang dapat dialihfungsikan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Menurutnya, pembangunan yang menggantikan tutupan hutan dengan bangunan dapat mengurangi fungsi ekologis dan berdampak terhadap masyarakat sekitar.

Aliansi BEM se-UI meminta pemerintah dan pihak UI membatalkan rencana penggunaan kawasan hutan tersebut. Mereka juga mendorong penghentian alih fungsi ruang ekologis kampus serta meminta pemerintah mempertimbangkan lahan negara nonkonservasi sebagai alternatif pembangunan.

Menanggapi polemik tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa penggunaan Hutan Kota UI bukan merupakan usulan final maupun keputusan pemerintah. Lokasi tersebut hanya menjadi bagian dari pembahasan alternatif kebutuhan lahan untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Jakarta.

Gus Ipul menyebut terdapat beberapa alternatif lokasi, di antaranya Cawang, Duren Sawit, Rawamangun, dan kawasan Depok di luar Hutan Kota UI. Namun, seluruh lokasi masih harus melalui proses peninjauan dan memenuhi berbagai persyaratan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), ketersediaan air, kondisi lahan, serta keamanan dari risiko bencana.

Ia menegaskan bahwa penentuan lokasi akan melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian, pembangunan Sekolah Rakyat hanya akan dilakukan di lahan yang memenuhi persyaratan.

Polemik ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan kebutuhan pembangunan fasilitas pendidikan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi kawasan konservasi.

Sumber Liputan6

  • Related Posts

    DPR Jadwalkan Pengesahan RUU Perampasan Aset Hari Ini

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan mengambil keputusan tingkat II terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/11/2026). Agenda…

    Prabowo Hadiri KTT APEC 2026, Dorong Penguatan Ekonomi Asia-Pasifik

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-33 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders’ Meeting di Shenzhen, China, Kamis (19/11/2026). Pertemuan tersebut dipimpin oleh Presiden China Xi Jinping dan…