Penulis
SLEMAN — Kendaraan yang tercatat atas nama perusahaan belum tentu masih berada dalam penguasaannya. Hal ini menjadi temuan dalam kunjungan SIGAP Gaspol Jasa Raharja ke PT Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya di kawasan SKE City Park, Kamis (1/10/2026). Pihak perusahaan mengonfirmasi bahwa satu kendaraan yang menjadi objek pendataan telah dijual.
Kunjungan berlangsung di Jalan Jambon, Kragilan, Sinduadi, Kecamatan Mlati, Sleman. Staf Administrasi Tingkat I Samsat Sleman, Irini Anggereini, bertemu dengan Hening Hasna R, staf PT Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya, untuk mencocokkan informasi kepemilikan kendaraan.
Dari hasil konfirmasi, kendaraan bernomor polisi AB 6462 ZH yang tercatat atas nama perusahaan dinyatakan sudah dijual. Informasi tersebut menjadi bahan tindak lanjut pemutakhiran data agar pendekatan kepada wajib pajak sesuai dengan kondisi kepemilikan kendaraan.
“Pendataan langsung membantu kami memahami kondisi kendaraan yang tercatat. Jika kendaraan sudah dijual, informasi itu perlu ditindaklanjuti agar komunikasi dan penagihan berikutnya lebih tepat sasaran,” ujar Irini.
SIGAP Gaspol menggabungkan pendataan, pemutakhiran informasi kendaraan, sosialisasi, dan penagihan langsung kepada instansi. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Dalam pelaksanaannya, kejelasan status kendaraan menjadi bagian penting sebelum menentukan tindak lanjut. Konfirmasi dari pihak perusahaan membantu petugas membedakan kendaraan yang masih dimiliki dengan kendaraan yang telah beralih kepemilikan.
“Kami berharap instansi dapat terus membantu memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data yang akurat akan memudahkan koordinasi sekaligus mendukung pelayanan kepada wajib pajak,” tambah Irini.
Hasil kunjungan ke PT Kusuma Satria Dinasasri Wisatajaya menjadi dasar untuk menindaklanjuti status kendaraan yang dikonfirmasi telah dijual. Melalui pendekatan langsung ini, Jasa Raharja mendorong ketertiban administrasi kendaraan dan penagihan yang lebih terarah.
