Penulis
BATANG – Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi, S.Sos., M.Si. dan Kepala Kantor Wilayah Utama PT Jasa Raharja Jawa Tengah Triadi, S.E., M.H., QCRO. melaksanakan kegiatan Roadshow Tingkat Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Batang, Selasa (21/7). Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Batang.
Roadshow ini merupakan bagian dari agenda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam paparannya, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi, S.Sos., M.Si. menjelaskan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peran strategis karena sebagian hasil penerimaannya dikembalikan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme opsen Pajak Kendaraan Bermotor, yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, Kabupaten Batang memiliki potensi penerimaan PKB yang cukup besar. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga jumlah kendaraan yang menunggak pajak mengalami peningkatan.
“Penurunan tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelengkapan administrasi kendaraan, kondisi ekonomi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta masih terbatasnya penegakan hukum melalui razia kendaraan bermotor,” ujar Muhamad Masrofi.
Sebagai langkah strategis, Tim Pembina Samsat Jawa Tengah tengah mengembangkan Aplikasi Sengkuyung Mobile yang akan dimanfaatkan sebagai sarana pendataan kendaraan bermotor hingga tingkat desa, kelurahan, RT, dan RW. Melalui aplikasi tersebut diharapkan data kepemilikan kendaraan maupun kendaraan yang menunggak pajak dapat diperoleh secara lebih akurat sehingga menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Muhamad Masrofi juga menyampaikan harapannya agar ke depan terdapat integrasi antara data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurutnya, kedua sektor tersebut sama-sama memiliki target penerimaan hingga tingkat kecamatan sehingga pengelolaan data dan sistem pembayaran yang terintegrasi akan mempermudah pemerintah dalam melakukan pendataan sekaligus memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Utama PT Jasa Raharja Jawa Tengah Triadi, S.E., M.H., QCRO. menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah pada tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025, sehingga diperlukan upaya bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.
Triadi menjelaskan bahwa setiap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor juga disertai pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang menjadi sumber dana perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.
“SWDKLLJ merupakan bentuk perlindungan dasar bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB secara otomatis juga akan memperkuat keberlangsungan perlindungan tersebut,” ujar Triadi.
Ia menambahkan, untuk mempermudah masyarakat memenuhi kewajibannya, Tim Pembina Samsat Jawa Tengah telah menghadirkan berbagai inovasi layanan melalui BUMDes dan Koperasi Desa (Kopdes) sehingga masyarakat di wilayah desa maupun kecamatan dapat mengakses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan lebih mudah, cepat, dan dekat dengan tempat tinggalnya.
Sementara itu, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Roadshow Tingkat Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan Tim Pembina Samsat Jawa Tengah. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah positif dalam memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Batang untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.
Ia juga mengusulkan agar ke depan pemerintah dapat menghadirkan lebih banyak program penghargaan (reward) bagi masyarakat yang taat membayar pajak tepat waktu. Menurutnya, selain kebijakan pembebasan denda, diperlukan bentuk apresiasi lain yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak sebagai upaya meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat.
Selain itu, Bupati Batang mendukung rencana integrasi data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar kedua sektor tersebut dapat dibangun dalam satu ekosistem data dan pembayaran yang saling terintegrasi. Dengan sinergi tersebut, diharapkan proses pendataan menjadi lebih akurat, pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dapat terus ditingkatkan.
Melalui kegiatan roadshow ini, Tim Pembina Samsat Jawa Tengah berharap kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten/kota, Kepolisian, PT Jasa Raharja, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mewujudkan pelayanan Samsat yang modern, meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan penerimaan daerah guna mendukung pembangunan di Jawa Tengah.
