Penulis
Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dijadwalkan meresmikan delapan Mal Pelayanan Publik (MPP) baru sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih terintegrasi, mudah diakses, dan efisien bagi masyarakat.
Delapan MPP yang akan diresmikan berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Karimun, Bangka Selatan, Paser, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tana Toraja, dan Halmahera Selatan. Dengan penambahan tersebut, jumlah MPP di Indonesia meningkat dari 305 menjadi 313 unit yang tersebar di berbagai daerah.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menjelaskan bahwa kehadiran MPP menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menyederhanakan proses pelayanan melalui integrasi layanan lintas instansi. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik dalam satu lokasi.
Selain memperluas jaringan layanan, pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang bertugas di MPP. Penguatan kompetensi petugas layanan dinilai penting untuk menciptakan pelayanan yang lebih efektif, responsif, dan mampu menjangkau kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
Sebagai bagian dari agenda tersebut, Kementerian PANRB juga menggelar seminar bertajuk Transformasi MPP sebagai Simpul Layanan Terintegrasi dan Inklusif. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kemampuan petugas layanan, khususnya dalam memberikan pelayanan yang ramah terhadap kelompok rentan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui penambahan MPP dan penguatan kualitas SDM, pemerintah berharap pelayanan publik di berbagai daerah dapat semakin cepat, terintegrasi, serta memberikan pengalaman layanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Sumber antaranews.com
