Penulis
Indramayu – Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Indramayu, Afriyanti menerima kunjungan kerja dari Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, H. Dwi Ginanto Rahman. Kunjungan ini merupakan langkah strategis dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi antar instansi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya para wajib pajak di wilayah Indramayu dan sekitarnya.
Pertemuan yang berlangsung hangat di Kantor PT Jasa Raharja Cabang Indramayu ini difokuskan pada pembahasan terkait optimalisasi peningkatan kepatuhan masyarkat dalam kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Selain itu, kedua belah pihak juga mendiskusikan berbagai strategi inovatif, pengembangan teknologi, serta pemutakhiran data kendaraan bermotor di layanan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat).
Afriyanti menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan tersebut.
“Kunjungan kerja dari Bapenda Provinsi Jawa Barat ini merupakan momentum penting bagi kami untuk terus menyelaraskan program kerja bersama. Jasa Raharja berkomitmen penuh untuk mendukung setiap inovasi dan kebijakan Bapenda yang bermuara pada kemudahan layanan masyarakat, serta peningkatan kesadaran pemilik kendaraan dalam menunaikan kewajibannya” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, H. Dwi Ginanto Rahman menyoroti pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk menggali potensi pendapatan daerah sekaligus memastikan perlindungan dasar bagi masyarakat pengguna jalan terjamin dengan baik. Sinergi data antara Bapenda, Jasa Raharja, dan Kepolisian dinilai sebagai kunci utama dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan.
Melalui pertemuan ini, diharapkan akan lahir program-program kerja terpadu yang mampu mendorong tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, yang pada akhirnya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur daerah serta jaminan perlindungan kecelakaan lalu lintas.
