Penulis
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendorong kementerian dan lembaga mulai menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penggunaan anggaran negara. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan pengelolaan keuangan negara tidak cukup hanya diukur dari besarnya penyerapan anggaran, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan yang berkelanjutan.
Menurut Nyoman, prinsip ESG mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga setiap program pemerintah diharapkan menghasilkan dampak jangka panjang bagi pembangunan nasional. BPK juga berencana memasukkan penerapan ESG sebagai salah satu parameter pemeriksaan mulai tahun depan agar kebijakan anggaran menjadi lebih terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
BPK mencatat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia saat ini berada pada angka 75,9 dengan rasio gini sekitar 0,375. Meski menunjukkan tren positif, indikator tersebut masih memerlukan perbaikan terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pendapatan agar target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 dapat tercapai.
admin
