Penulis
DENPASAR – Digitalisasi transportasi menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung tata kelola mobilitas yang semakin terintegrasi. Sejalan dengan arah tersebut, PT Jasa Raharja (Persero) Wilayah Bali melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk membahas inisiatif Bali Kendali Kendaraan, khususnya digitalisasi dan stikerisasi sebagai penanda kendaraan komersial berpelat nomor DK maupun non-DK.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Operasional PT Jasa Raharja (Persero) Wilayah Bali, Alwin Bahar, S.H., M.M., bersama Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Iuran Wajib, Latifa Isnainiah Masyithoh, S.T., M.Sc., beserta jajaran. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai penandaan kendaraan komersial dalam mendukung inisiatif Bali Kendali Kendaraan dan pengembangan satu portal pariwisata.
Pembahasan mengenai digitalisasi dan stikerisasi penandaan kendaraan komersial menjadi relevan dalam upaya mendukung pengelolaan informasi kendaraan yang lebih terarah. Identifikasi kendaraan berdasarkan kategori pelat nomor DK dan non-DK menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam konteks inisiatif tersebut.
Selain aspek penandaan kendaraan, pembahasan juga berkaitan dengan dukungan terhadap satu portal pariwisata. Integrasi informasi melalui pendekatan digital diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan ekosistem informasi yang mendukung kebutuhan mobilitas dan pariwisata di Bali.
Bagi Jasa Raharja, keterlibatan dalam pembahasan lintas sektor merupakan bagian dari peran perusahaan dalam mendukung upaya peningkatan pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan transportasi dan perlindungan dasar bagi masyarakat pengguna jalan. Kolaborasi antarpemangku kepentingan diperlukan agar berbagai inisiatif dapat dibahas dengan mempertimbangkan kebutuhan dan peran masing-masing pihak.
Di tempat terpisah, Kepala Kantor PT Jasa Raharja (Persero) Wilayah Bali, Abdillah, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa perkembangan digitalisasi perlu diiringi dengan komunikasi dan koordinasi antarlembaga agar inisiatif yang direncanakan dapat mendukung tata kelola transportasi yang semakin baik.
“Digitalisasi membuka peluang untuk menghadirkan pengelolaan informasi yang lebih terintegrasi. Karena itu, komunikasi antarpemangku kepentingan menjadi penting agar setiap inisiatif yang dibahas dapat selaras dengan kebutuhan transportasi dan pariwisata Bali, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Abdillah.
Jasa Raharja Wilayah Bali akan terus mendukung pembahasan berbagai inisiatif yang berkaitan dengan transportasi, keselamatan, dan pelayanan publik bersama para pemangku kepentingan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam mendukung ekosistem transportasi Bali yang semakin tertata, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
