9.505 Personel Gabungan Disiagakan untuk Amankan 26 Demo di Jakarta

Sebanyak 9.505 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan 26 kegiatan unjuk rasa dan 26 kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Selasa (20/10/2026). Personel tersebut berasal dari Polri, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pengamanan dalam (Pamdal).

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto mengatakan, pengamanan dilakukan dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghormati hak warga dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Dari total personel yang disiagakan, sebanyak 7.660 personel berasal dari Polri, 1.540 personel dari TNI, 135 personel dari Pemprov DKI Jakarta, dan 170 personel Pamdal.

Dadang meminta seluruh petugas menjaga profesionalisme, mengendalikan emosi, serta mengedepankan komunikasi dan pendekatan humanis. Setiap tindakan pengamanan harus dilakukan secara terukur, proporsional, dan sesuai prosedur yang berlaku.

Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi juga menekankan pentingnya sinergi TNI-Polri untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Aparat diharapkan memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan bahwa rekayasa arus lalu lintas akan diterapkan secara situasional, menyesuaikan kondisi di lapangan.

Masyarakat diimbau memantau informasi lalu lintas dan perkembangan pengamanan melalui akun media sosial resmi @poldametrojaya dan @tmcpoldametro. Warga juga dapat menghubungi layanan Polisi 110 apabila membutuhkan bantuan.

Pengamanan tersebut diharapkan dapat mendukung penyampaian aspirasi secara aman dan tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

  • Related Posts

    Cak Imin Dorong Lulusan Madrasah dan Pesantren Siap Kerja serta Berwirausaha

    Pemerintah berencana memasukkan pembekalan kewirausahaan ke dalam kurikulum Madrasah Aliyah dan pesantren. Langkah ini ditujukan untuk membekali lulusan pendidikan keagamaan agar tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga siap memasuki…

    Pemerintah Belum Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional, Ini Alasannya

    Pemerintah belum berencana menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan sebagai bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah masih mampu…