BGN Hemat Anggaran MBG Rp44 Triliun Lewat Pembenahan Tata Kelola

Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan sekitar Rp44 triliun anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke kas negara. Pengembalian tersebut merupakan hasil pembenahan tata kelola melalui transformasi MBG 2.0 yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas program.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pengembalian anggaran dilakukan melalui sejumlah langkah evaluasi, termasuk penyesuaian skema insentif mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penarikan dana dari dapur yang belum beroperasi.

Salah satu kebijakan efisiensi dilakukan dengan mengubah skema insentif mitra SPPG. Insentif yang sebelumnya sebesar Rp6 juta per hari disesuaikan menjadi Rp2.000 untuk setiap ompreng yang disalurkan. Sementara itu, komponen insentif lainnya yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp3.000 dibatasi maksimal Rp3.000.

Penyesuaian tersebut diperkirakan dapat menghemat anggaran sekitar Rp5,5 triliun hingga Desember 2026. Selain itu, BGN menarik kembali sekitar Rp480 miliar dari rekening sejumlah dapur yang belum beroperasi untuk dikembalikan ke kas negara.

Sudaryono menegaskan, kebijakan tersebut tetap memperhatikan kepastian usaha mitra pengelola SPPG. Pemerintah menjamin mitra tidak mengalami kerugian, tetapi tidak menjanjikan keuntungan berlebihan dalam menjalankan program.

Untuk memperkuat pengawasan, BGN juga mewajibkan setiap dapur menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Laporan tersebut mencakup rincian belanja, jenis kebutuhan, lokasi pembelian, hingga jumlah pengeluaran.

Melalui mekanisme ini, BGN dapat memantau penggunaan dana sekaligus mengidentifikasi pengeluaran yang tidak wajar. Pembenahan tata kelola MBG juga dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari sejumlah lembaga pengawas dan aparat penegak hukum, seperti BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Transformasi MBG 2.0 diharapkan dapat memperkuat pengelolaan anggaran agar pelaksanaan program berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

  • Related Posts

    UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Pelajari Aturan Pemulihan Keuangan Negara

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap melaksanakan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya atau UU Perampasan Aset. Lembaga antirasuah tersebut akan mempelajari setiap ketentuan…

    Rencana Sekolah Rakyat di Depok Tuai Penolakan, BEM UI Bela Kawasan Hutan

    Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyatakan penolakan terhadap wacana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI, Depok. Mahasiswa menilai penggunaan kawasan tersebut berpotensi mengganggu fungsi ekologis hutan…