Penulis
Pembangunan HAM di Indonesia membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya Kementerian HAM. Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Novita Ilmaris, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan HAM bergantung pada sinergi antara kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat sipil.
Dalam konteks ini, Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM Nasional (Musrenbang HAM) menjadi forum strategis untuk perencanaan partisipatif yang terstruktur. Musrenbang HAM dirancang agar seluruh pihak dapat merumuskan arah pembangunan HAM nasional secara kolektif, sekaligus memastikan implementasi Peraturan Menteri HAM Nomor 14 Tahun 2025 berjalan efektif.
Menteri HAM Natalius Pigai menambahkan bahwa Musrenbang HAM Nasional merupakan tonggak sejarah pertama bagi Indonesia dalam membangun HAM secara sistematis dan terencana. Forum ini menjadikan HAM sebagai bagian dari langkah-langkah strategis pembangunan bangsa, memastikan hak asasi manusia menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan program pemerintah.
Dengan langkah ini, pembangunan HAM di Indonesia diharapkan semakin inklusif, terukur, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai keadilan dan perlindungan hak asasi yang maksimal.
Dikutip dari RRI.co.id
