Penulis
Kementerian HAM tengah melakukan pendalaman serius terhadap konflik lahan antara masyarakat Sumatra Utara dan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan bahwa tim internal telah bertemu dengan pemerintah daerah, kementerian terkait, lembaga negara, hingga masyarakat terdampak untuk menggali informasi yang lebih komprehensif.
Dari hasil sementara, ditemukan dua persoalan utama: tapal batas dan kepemilikan lahan. Pigai menjelaskan bahwa terdapat perbedaan versi antara perusahaan dan masyarakat, sehingga diperlukan dialog terbuka agar solusi yang dirumuskan tidak merugikan satu pihak pun. Ia menegaskan bahwa ukuran keadilan harus dinilai dari perspektif pihak yang paling lemah, terutama masyarakat yang terdampak langsung konflik.
Tenaga Ahli Kementerian HAM, Taufan Damanik, menambahkan bahwa tim baru saja menyelesaikan kunjungan kerja intensif di Sumatra Utara dengan bertemu jajaran kepolisian, pemerintah provinsi, kepala daerah, hingga tokoh agama dan masyarakat akar rumput. Menurutnya, langkah ini penting agar negara memiliki gambaran utuh dalam menyusun solusi yang adil dan bermartabat.
Dikutip dari RRI.co.id
