Penulis
Pekanbaru – Tim Pembina Samsat Provinsi Riau melakukan penandatanganan bersama komitmen Integritas Pelayanan Samsat disaksikan Plt. Gubernur Riau, Sekda Riau, Kajati, Polda Riau, Pangdam dan Forkopinda lainnya, serta Kepala Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, pada Hari Minggu, 12 April 2026, di Balai Srindit Gedung Daerah Riau, Jl. Diponegoro Pekanbaru.
Sejumlah 310 personil Samsat Riau, terdiri dari Pejabat Bapenda, Regident polisi Lalu Lintas dan Jasa Raharja, melakukan penandatangan komitmen bersama. Penandatangan Komitmen Optimalisasi Pendapatan ini sekaligus merupakan janji integritas petugas dalam mengawal pendapatan penerimaan negara dari kebocoran.
Kepala PT. Jasa Raharja Kantor Wilayah Riau, M. Hidayat, didampingi Kabag. Operasional Andi Raharja dan Kasubbag SW dan Humas, Hamzah Arridho, turut hadir pada kegiatan Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai bentuk dukungan dan komitmen bersama seluruh stakeholder Samsat.
Kepala Bapenda Riau Ninno Wastikasari, S.E., M.Si., antara lain mengatakan selain upya optimalisasi pendapatan, kegiatan ini ingin memastikan bahwa seluruh insan samsat memiliki tanggung jawab penuh dalam mengawal penerimaan negara, serta hindari kebocoran dan kecurangan petugas.
Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Riau, Muhammad Hidayat, S.E., juga menyampaikan bahwa komitmen ini menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan kesamsatan.
“Melalui pakta integritas ini, kami bersama Tim Pembina Samsat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Penguatan aspek keamanan digital merupakan salahsatu thema sentral dalam rapat serta komitmen ini. Setiap petugas Samsat kini ditekankan untuk bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan sistem teknologi informasi, termasuk pengelolaan akses login dan password demi menjamin keamanan data wajib pajak. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar instansi dalam Tim Pembina Samsat guna mendorong optimalisasi PAD, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Riau.
